 |
Lubuklinggau – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LBH PETA Sumatera Selatan menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers pada Senin sore (16/03/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Melalui FGD Kita Serap Aspirasi Bersama LSM dan Ormas di Bumi Silampari”. Forum diskusi ini menjadi wadah dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara elemen masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum.
Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting sebagai ruang komunikasi bersama dalam membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, melalui forum diskusi seperti ini, berbagai organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta insan pers dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan saran demi kepentingan pembangunan daerah maupun bangsa secara lebih luas.
“Kegiatan ini penting sebagai ruang silaturahmi, dialog, dan memperkuat sinergi antara masyarakat, organisasi, insan pers, serta aparat penegak hukum,” ujar Hazam.
Ia juga menegaskan bahwa LBH PETA menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah dalam upaya membangun bangsa, menegakkan keadilan, serta mewujudkan pemerintahan yang adil, beradab, dan berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, Hazam juga menyampaikan dukungan kepada institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami juga menyampaikan dukungan kepada institusi Polri yang berada di bawah kepemimpinan Presiden dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Ia berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin demi menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami berharap Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi, menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan publik, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, salah satu pemateri, Efranika Prandita, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya posisi kepolisian tetap berada di bawah naungan Presiden.
Menurutnya, secara konstitusional hal tersebut penting untuk menjaga independensi institusi kepolisian dari potensi intervensi berbagai kepentingan di luar sistem pemerintahan yang sah.
Ia menjelaskan bahwa penempatan kepolisian di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan bahwa institusi kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan akuntabel.
“Penempatan Polri di bawah Presiden bertujuan untuk menjaga independensi institusi kepolisian serta menghindari potensi intervensi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu profesionalitas penegakan hukum,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Efranika juga menyoroti pentingnya keberadaan kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah berbagai potensi tindakan negatif di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi.
“Keberadaan Polri menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan, mencegah berbagai bentuk kejahatan, serta memastikan hukum dapat ditegakkan secara adil dan berimbang,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, para peserta FGD juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait berbagai persoalan sosial, hukum, dan pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi bersama pernyataan mendukung Polri tetap dibawah naungan Presiden.
Kegiatan lalu ditutup dengan buka puasa bersama sebagai simbol kebersamaan serta mempererat hubungan antara LBH PETA, organisasi masyarakat, LSM, dan insan pers di wilayah Bumi Silampari.
